Pontianak, beritaborneo.co.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungpura (Untan) bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi konsolidasi bertajuk Reformasi Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa (16/6). Aksi akan dilaksanakan pada hari kamis 18 Juni 2026, mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan nasional dan daerah yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Sejumlah isu yang menjadi sorotan dalam aksi itu antara lain kenaikan harga BBM yang dinilai berdampak pada kelangkaan Pertalite, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan daerah, pelemahan nilai tukar rupiah, perluasan kewenangan TNI-Polri, konflik agraria, rendahnya capaian pendidikan di Kalimantan Barat, hingga persoalan banjir dan transportasi publik di Pontianak.
Koordinator aksi menyatakan bahwa pemerintah perlu lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Menurutnya, kebijakan yang diterapkan harus berpihak pada kepentingan publik dan tidak mengabaikan kondisi masyarakat di daerah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 16 poin tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya menolak perluasan kewenangan TNI-Polri, mengembalikan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan dan pendidikan, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dan Kebijakan Distribusi Makanan Program (KDMP).
Mahasiswa juga meminta pemerintah memperkuat Program Penguatan Karakter Berbasis Masyarakat (PKBM), memperhatikan pembangunan infrastruktur dasar di Kalimantan Barat, menstabilkan nilai rupiah, serta memastikan harga BBM dan subsidi energi tepat sasaran.
Selain itu, mereka mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dan RUU Perampasan Aset. Tuntutan lain mencakup penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah, peningkatan kesejahteraan petani dan buruh, serta perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja perempuan.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan banjir yang kerap terjadi di Pontianak dan mendesak pemerintah menghadirkan solusi yang berkelanjutan, termasuk penyediaan transportasi umum yang memadai. Mereka turut meminta penanganan serius terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan serta perlindungan bagi kelompok rentan.
Seruan kepada pemerintah agar mendengarkan aspirasi masyarakat dan tidak mengabaikan tuntutan yang telah disampaikan. Mahasiswa berharap berbagai persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah untuk segera ditindaklanjuti.
