PONTIANAK – Upaya transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah kendala sistemik yang membutuhkan sinergi dari hulu ke hilir. Fakta ini dikupas tuntas oleh Chairil Sutanto, M.Bus mewakili Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalbar, saat menjadi narasumber dalam “Seminar Nasional Energi Terbarukan” yang diselenggarakan oleh Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Provinsi Kalimantan Barat, bekerja sama dengan Dewan Energi Nasional (DEN).
Chairil menegaskan bahwa BPK saat ini tidak hanya menjalankan fungsi audit pelaporan keuangan (hindsight), tetapi juga proaktif memberikan insight (pemeriksaan kinerja) dan foresight (rekomendasi strategis ke depan) bagi para pemangku kebijakan. Pada tahun ini, BPK melaksanakan pemeriksaan tematik yang secara khusus mengawal isu ketahanan energi nasional.
Dari hasil pembedahan kinerja sektor energi lintas lembaga, BPK menemukan bahwa masalah transisi energi bukanlah isu sektoral semata, melainkan rantai ekosistem yang saling terhubung. Terdapat empat tantangan krusial yang disoroti oleh BPK, yaitu Regulasi dan Kebijakan Belum Berbasis Data Optimal.
“Kebijakan energi acapkali belum dilandasi analisis risiko yang memadai. Target Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sangat ambisius terkadang tidak sejalan dengan kesiapan sistem kelistrikan maupun pendanaannya, yang berujung pada potensi lonjakan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik dan membebani subsidi negara,” jelasnya.
Selanjutnya beliau juga menyampaikan terkait Keterbatasan Infrastruktur dan Pendanaan.
“Pembiayaan untuk transisi infrastruktur dan jaringan kelistrikan hijau sangatlah besar. Saat ini, infrastruktur gas maupun integrasi transmisi PLN dinilai belum sepenuhnya siap untuk menopang pengembangan EBT, sehingga banyak proyek mengalami keterlambatan,” ujarnya.
Begitu pula terhadap Perencanaan Kurang Tersinkronisasi.
“BPK menemukan adanya ketidakseimbangan (mismatch) antara suplai dan permintaan. Pembangunan kapasitas pembangkit seringkali tidak sinkron dengan kesiapan jaringan transmisi penyalur, mengakibatkan kelebihan daya tidak bisa disalurkan ke masyarakat secara optimal,” papar beliau.
Juga dalam Pelaksanaan dan Monitoring Terhambat.
“Lemahnya sistem peringatan dini (early warning system) menyebabkan keterlambatan proyek sulit dideteksi sejak awal. Dampaknya, realisasi bauran EBT nasional saat ini baru menyentuh angka 15,96%, masih jauh dari target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang mematok angka 23% pada 2025,” ungkapnya.
Disisi lain, ternyata Kalimantan Barat Jadi Contoh Positif dalam menghadapi tantangan energi ini.
“Di tengah kompleksitas tantangan di tingkat nasional, BPK memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data BPK, capaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2022 telah menembus angka 31,1%. Angka ini jauh berada di atas rata-rata pencapaian nasional,” pujinya.
PC Fatayat NU Sintang adakan audiensi dengan kepala Kemenag Sintang yang baru
Lebih lanjut, Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebagai satu dari hanya tujuh provinsi di seluruh Indonesia yang peraturan daerahnya (Perda) telah menyelaraskan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keselarasan dokumen perencanan ini sangat krusial bagi pemerintah daerah dalam menetapkan alokasi anggaran dan mengkoordinasikan program dengan pemerintah pusat serta BUMN.
“Peningkatan perbaikan yang diperlukan bukan hanya oleh satu aspek, tapi harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,” tegas perwakilan BPK menutup paparannya di hadapan civitas akademika UNU Kalbar dan para stakeholder terkait.
Dalam kerangka waktu 2026 hingga 2029, BPK telah menyiapkan peta jalan pemeriksaan tematik prioritas untuk memastikan efektivitas jaminan pasokan, perluasan akses energi listrik, hingga tercapainya kemandirian energi yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat.***
