PONTIANAK, BERITABORNEO.CO.ID -Anjloknya harga kelapa sawit di beberapa daerah dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pasar global. Ketidakpastian kebijakan ekspor juga memicu kepanikan di antara para pelaku usaha dan petani.
Pengamat ekonomi Muhammad Khodri menilai penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit saat ini menjadi alarm serius bagi pemerintah. Sektor sawit selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah dan sumber penghidupan jutaan petani di Indonesia.
“Harga sawit yang turun drastis tidak bisa dianggap sebagai gejolak biasa. Ada faktor psikologis pasar akibat kebijakan ekspor yang belum sepenuhnya memberikan kepastian kepada pelaku usaha,” katanya pada Selasa (26/5/2026).
Ia menjelaskan, wacana sentralisasi ekspor komoditas strategis, termasuk sawit, menimbulkan kekhawatiran di kalangan eksportir dan perusahaan pengolahan. Keadaan ini berdampak langsung pada penurunan harga pembelian TBS di tingkat petani.
Beberapa laporan menunjukkan harga sawit di berbagai wilayah mengalami tekanan signifikan setelah pengumuman kebijakan baru mengenai ekspor. Di Kalimantan Utara, misalnya, harga TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam beberapa hari.
Muhammad Khodri menilai ketidakstabilan ini menunjukkan bahwa sektor sawit sangat sensitif terhadap arah kebijakan pemerintah. Ketika pasar melihat potensi perubahan rantai distribusi dan ekspor, reaksi yang muncul adalah penahanan pembelian dan penyesuaian harga oleh perusahaan.
“Petani menjadi pihak paling rentan. Ketika perusahaan mulai menekan harga karena menunggu kepastian regulasi, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah,” ungkapnya.
Selain faktor domestik, Khodri juga menyoroti melemahnya permintaan global dari negara konsumen utama seperti India dan China yang ikut memberi tekanan pada harga crude palm oil (CPO). Harga kontrak CPO di Bursa Malaysia sempat menyentuh level terendah dalam dua bulan terakhir.
Ia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan di sektor komoditas. Meskipun memperkuat kontrol negara terhadap sumber daya alam penting, hal ini harus diiringi dengan sistem dan komunikasi yang jelas agar tidak memicu kepanikan pasar.
Reuters melaporkan bahwa rencana Indonesia untuk memusatkan ekspor sawit melalui lembaga negara juga menimbulkan kekhawatiran global tentang gangguan pasokan dan penurunan transparansi pasar.
Muhammad Khodri menegaskan, pemerintah perlu segera memastikan stabilitas tata niaga sawit agar harga di tingkat petani tidak terus merosot. Ia juga mendorong perlindungan yang lebih kuat bagi petani swadaya yang selama ini paling terdampak ketika harga jatuh.
“Jika kondisi ini dibiarkan berlarut, daya beli masyarakat perkebunan bisa melemah. Efek domino terhadap ekonomi daerah juga cukup besar karena sawit berkaitan dengan konsumsi rumah tangga, UMKM, hingga perputaran ekonomi lokal,” ujarnya.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap praktik permainan harga di tingkat pabrik maupun tengkulak agar penurunan harga tidak semakin membebani petani kecil.
Menurut Khodri, sektor sawit tetap memiliki prospek kuat dalam jangka panjang karena Indonesia masih menjadi produsen dan eksportir terbesar dunia. Namun, stabilitas kebijakan dan kepercayaan pasar adalah faktor utama untuk menjaga keberlanjutan industri tersebut.
