Opini, beritaborneo.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi topik perdebatan hangat di masyarakat. Di satu sisi, banyak mahasiswa yang menggelar demonstrasi menuntut program ini dihentikan atau dievaluasi secara menyeluruh. Namun, di sisi lain, ada juga kelompok masyarakat, akademisi, dan penerima manfaat yang mendukung keberlanjutan MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi nasional.
Perbedaan pendapat ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk teori kebijakan publik, teori gerakan sosial, dan data pelaksanaan program yang ada saat ini.
Pada Juni 2024, ratusan mahasiswa mengadakan aksi demonstrasi di Jakarta. Mereka berpendapat bahwa MBG belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat dan justru menyerap anggaran negara dalam jumlah besar.
Para demonstran mempertanyakan efektivitas program ini dibandingkan dengan kebutuhan mendesak di sektor pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Selain di Jakarta, tuntutan evaluasi juga muncul di sejumlah daerah lain, termasuk Samarinda, dengan fokus pada distribusi, pengawasan, dan penggunaan anggaran.
Dalam teori Resource Mobilization yang dikemukakan oleh John McCarthy dan Mayer Zald, gerakan sosial muncul ketika kelompok masyarakat memiliki kemampuan untuk mengorganisir sumber daya, jaringan, dan isu yang relevan bagi publik.
Dalam konteks MBG, isu besar seperti anggaran, kasus keracunan makanan, dan dugaan ketidakefisienan pelaksanaan menjadi faktor yang mendorong aksi mahasiswa.
Sementara itu, teori Political Opportunity Structure menjelaskan bahwa aksi protes dapat berkembang ketika ada ruang demokratis yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, aksi mahasiswa bisa dipahami sebagai bentuk partisipasi politik dan kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
Di sisi lain, kelompok pendukung berpendapat bahwa MBG merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.
Program ini dirancang untuk membantu mengurangi masalah gizi, stunting, dan ketimpangan akses terhadap makanan sehat bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.
Berdasarkan data pelaksanaan, hingga pertengahan 2025, program ini telah menjangkau sekitar 5,4 juta penerima manfaat melalui lebih dari 1.800 dapur layanan gizi yang beroperasi di berbagai daerah. Penerima manfaat meliputi siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Teori Human Capital yang dikembangkan oleh Theodore Schultz dan Gary Becker menempatkan investasi pada kesehatan dan gizi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi jangka panjang.
Menurut teori tersebut, anak-anak dengan status gizi yang baik cenderung memiliki kemampuan belajar, produktivitas, dan kualitas kesehatan yang lebih tinggi ketika memasuki usia produktif.
Dalam kerangka ini, anggaran yang dialokasikan untuk MBG dipandang sebagai investasi pembangunan manusia yang manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.
Meskipun memiliki tujuan yang positif, pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan.
Berbagai laporan mencatat kasus keracunan makanan yang terkait dengan pelaksanaan program di sejumlah daerah. Insiden tersebut memicu tuntutan evaluasi dari organisasi masyarakat sipil dan lembaga perlindungan anak.
Selain itu, sejumlah kajian kebijakan menyoroti beberapa persoalan utama, antara lain: Ketidaksiapan infrastruktur dapur layanan, Distribusi makanan yang belum merata, Pengawasan keamanan pangan yang dinilai masih lemah, Keterbatasan transparansi dalam proses evaluasi program.
Di sisi lain, sejumlah survei opini publik menunjukkan dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan MBG masih relatif tinggi.
Salah satu survei nasional mencatat sekitar 61 persen responden mendukung program tetap dilanjutkan, sementara sekitar 34 persen lainnya menginginkan penghentian atau perubahan kebijakan.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa kritik terhadap pelaksanaan program tidak selalu berarti penolakan terhadap tujuan utama MBG.
Dalam perspektif teori Policy Cycle yang diperkenalkan oleh Harold Lasswell, MBG saat ini berada pada fase implementasi dan evaluasi.
Pada tahap ini, berbagai kelemahan pelaksanaan menjadi bagian dari proses penyesuaian kebijakan. Karena itu, persoalan implementasi tidak serta-merta menunjukkan bahwa tujuan kebijakan keliru.
Sejumlah aspek yang dinilai perlu diperkuat meliputi: Tata kelola program, Sistem pengawasan kualitas dan keamanan pangan, Transparansi penggunaan anggaran, Mekanisme pengaduan masyarakat, Keterlibatan pemerintah daerah dan sekolah dalam pengawasan.
Secara teoritis, aksi mahasiswa yang menuntut penghentian atau evaluasi MBG dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Sementara itu, dukungan terhadap program didasarkan pada keyakinan bahwa MBG berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perbaikan gizi masyarakat.
Perdebatan yang berkembang menunjukkan bahwa fokus utama tidak hanya terletak pada keberadaan program, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitasnya agar tujuan peningkatan kualitas gizi nasional dapat tercapai secara optimal.
