beritaborneo.co.id/, PONTIANAK – Praktisi hukum, Glorio Sanen angkat bicara terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kini tengah berguling di DPR RI. Sanen berharap, revisi KUHAP tersebut tak memberi kewenangan instansi lain, selain kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jika, kewenangan itu juga diberikan kepada instansi lain, ia khawatir terjadi tumpang tindih kewenangan antarpenegak hukum.
Menurut Sanen, tugas penyelidikan dan penyidikan yang dibebankan kepada kepolisian selama ini, sudah sangat tepat, karena Polri sudah bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya.
Walau, tak menutup mata, ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Misalnya saja urusan penangkapan dan penahanan. Namun bukan berarti, kewenangan kepolisian bidang penyelidikan dan penyidikan ini serta merta dicabut, atau memberi kewenangan lebih kepada instansi yang lain melakukan tugas tersebut.
“Biarkanlah kewenangan ini tetap berada di kepolisian, karena kita khawatir, terjadi tumpah tindih kalau kewenangan yang sama juga diberikan ke instansi yang lain, ” kata Glorio Sanen.
Dalam sistem hukum Indonesia sendiri, distribusi tugas dan kewenangan antaraparat penegak hukum sudah jelas. Fungsi penyelidikan dan penyidikan diamanahkan kepada Polri dan PPNS. Sedangkan fungsi penuntutan berada di Kejaksaan.
“Jadi distribusi kewenangan sudah ada. Biarkan polisi fokus dalam bidang penyelidikan dan penyidikan suatu perkara. Sementara kejaksaan fokus saja dalam bidang penuntutan,” ungkapnya.
Terlebih lagi, selama ini polri sudah teruji dan memiliki pengalaman dalam menjaga supremasi hukum di Tanah Air. Bahkan, korps Bhayangkara itu, memiliki penyidik profesional, yang menjangkau masyarakat dilevel terendah.
” Karena itu, kita berharap revisi KUHAP tidak melemahkan sistem hukum yang sudah berjalan dengan baik, karena kita khawatir membuat efektivitas penegakan hukum, dan keamanan kita menjadi tertanggu, dan menyebabkan tumpang tindih kewenangan antaraparat penegak hukum, ” tutupnya.
