Narasi – Indonesia sering dibayangkan sebagai negeri yang nyaris memiliki seluruh syarat material untuk menjadi bangsa makmur. Tanahnya menyimpan nikel, batu bara, emas, gas, minyak bumi, dan aneka mineral strategis. Hutan tropisnya luas, lautnya kaya, jumlah penduduknya besar, dan pasar domestiknya menjanjikan. Letak geografisnya pun menempatkan Indonesia di persimpangan jalur perdagangan dan geopolitik kawasan. Di atas kertas, Indonesia adalah negeri kaya.
Namun justru di situlah paradoks Indonesia bermula. Jika negeri ini demikian kaya, mengapa kesejahteraan masih menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai? Mengapa harga kebutuhan pokok tetap menjadi isu politik yang berulang, lapangan kerja berkualitas belum tumbuh merata, ketimpangan sosial masih terasa, dan kualitas pendidikan belum benar-benar menjelma menjadi mesin transformasi nasional?
Pertanyaan ini tidak cukup dijawab dengan pendekatan ekonomi semata. Persoalan Indonesia, pada dasarnya, bukan pertama-tama terletak pada ada atau tidaknya sumber daya, melainkan pada arah politik pembangunan yang mengelola sumber daya tersebut. Kekayaan alam hanya menyediakan kemungkinan. Apakah kemungkinan itu berubah menjadi kemakmuran atau berhenti sebagai potensi, sepenuhnya ditentukan oleh keputusan-keputusan politik yang mengaturnya.
Politik Mendahului Ekonomi
Dalam diskursus publik, ekonomi sering diperlakukan seolah-olah sebagai wilayah teknokratis yang netral. Pertumbuhan, investasi, pajak, inflasi, dan utang dibicarakan seakan berdiri sendiri mengikuti logika pasar. Padahal, dalam praktik ketatanegaraan, ekonomi selalu merupakan hasil dari keputusan politik.
Pajak adalah keputusan politik. APBN adalah keputusan politik. Kebijakan pendidikan, kesehatan, industrialisasi, energi, hingga perdagangan adalah keputusan politik. Dengan kata lain, keadaan ekonomi suatu negara tidak pernah lahir secara alamiah. Ia dibentuk oleh pilihan tentang sektor mana yang diprioritaskan, siapa yang dilindungi, model pertumbuhan apa yang dikejar, dan masa depan seperti apa yang hendak dibangun.
Karena itu, ketika Indonesia terus menghadapi persoalan pembangunan yang berulang, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar mengapa ekonomi Indonesia belum cukup kuat, melainkan political will seperti apa yang selama ini membentuk arah pembangunan nasional. Pembangunan tidak pernah netral. Ia selalu membawa kepentingan, orientasi, dan keberpihakan tertentu.
Masalahnya, dalam praktik kebijakan di Indonesia, kita kerap menyaksikan program mendahului diagnosis. Yang semestinya menjadi urutan berpikir kebijakan adalah: masalah, penyebab, solusi, program, lalu anggaran. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya: program dipilih lebih dahulu, anggaran disiapkan, narasi dibangun, lalu pembenaran dicari belakangan. Akibatnya, hubungan antara akar masalah dan solusi menjadi kabur. Program tampak besar, anggaran tampak ambisius, tetapi tidak selalu menyentuh inti persoalan.
Di titik inilah publik wajar mempertanyakan bukan hanya niat baik pemerintah, melainkan ketepatan arah kebijakannya. Sebab tanpa diagnosis yang kuat, kebijakan sebesar apa pun berisiko hanya menjadi pengelolaan gejala, bukan penyelesaian masalah struktural.
Mitos Kekayaan Alam
Selama bertahun-tahun, Indonesia hidup dengan satu keyakinan yang nyaris tak terbantahkan: negeri ini kaya raya. Pernyataan itu tidak salah, tetapi menjadi menyesatkan ketika dipahami secara dangkal. Kekayaan alam tidak otomatis menghasilkan kemakmuran. Sejarah ekonomi dunia menunjukkan banyak negara kaya sumber daya justru gagal menjadi negara maju. Fenomena ini dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam.
Sumber daya alam pada dasarnya hanyalah modal awal. Emas yang masih berada di dalam tanah bukanlah kesejahteraan. Nikel di pegunungan, batu bara di perut bumi, atau gas di dasar laut bukanlah kemakmuran itu sendiri. Semua itu baru menjadi kekayaan yang sesungguhnya ketika berhasil diubah menjadi aktivitas ekonomi produktif yang menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, kapasitas industri, penerimaan negara, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Di sinilah persoalan mendasar Indonesia terlihat. Bangsa ini terlalu lama merayakan kelimpahan sumber daya, tetapi belum cukup serius membangun kapasitas untuk mengubah sumber daya tersebut menjadi nilai tambah yang tinggi. Kita kaya secara geologis, tetapi belum sepenuhnya kaya secara produktif. Kita kaya sebagai potensi, tetapi belum cukup kuat sebagai struktur ekonomi.
Paradoks ini tampak pula dalam struktur fiskal negara. Penerimaan perpajakan masih menjadi penopang utama pendapatan negara. Dalam negara modern, pajak tentu merupakan instrumen yang wajar dan penting. Negara-negara maju pun mengandalkan pajak sebagai sumber pembiayaan utama. Namun dalam konteks Indonesia, pertanyaan yang layak diajukan adalah: mengapa negara dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu besar belum mampu membangun kapasitas fiskal yang sebanding dengan potensinya?
Pertanyaan ini bukan berarti pajak adalah masalah. Persoalannya justru terletak pada kenyataan bahwa kekayaan alam yang melimpah belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan fiskal, kekuatan industri, dan kekuatan kesejahteraan. Artinya, masalah utama Indonesia bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan cara sumber daya itu dikelola dalam kerangka pembangunan nasional.
Negara Kuat, tetapi untuk Siapa?
Pada titik ini, pembahasan tentang model ekonomi Indonesia menjadi penting. Indonesia tidak dapat disebut sebagai negara kapitalis murni dalam pengertian pasar bebas klasik. Negara masih memiliki peran besar melalui BUMN, subsidi, bantuan sosial, serta intervensi di berbagai sektor strategis. Namun jika dicermati lebih dalam, orientasi pembangunan nasional tetap sangat ditentukan oleh indikator-indikator yang bercorak kapitalistik: pertumbuhan ekonomi, investasi, stabilitas pasar, iklim usaha, dan efisiensi.
Kondisi ini lebih tepat dibaca sebagai bentuk kapitalisme negara. Dalam model semacam ini, negara tidak menghilang dari pasar. Sebaliknya, negara hadir kuat untuk mengelola pertumbuhan, mempercepat investasi, menata infrastruktur, dan memastikan akumulasi modal berjalan lancar. Negara menjadi regulator, fasilitator, sekaligus pemain di arena ekonomi.
Masalahnya, pertanyaan paling penting bukanlah apakah negara hadir atau tidak, melainkan untuk kepentingan siapa negara hadir. Jika kekuatan negara lebih banyak diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tanpa disertai transformasi yang memadai pada kualitas manusia, pendidikan, riset, dan pemerataan kesempatan, maka negara berisiko terjebak menjadi manajer pertumbuhan, bukan arsitek kesejahteraan sosial.
Kondisi ini makin rumit ketika political will tidak lahir di ruang hampa. Dalam demokrasi ideal, kebijakan publik seharusnya lahir dari aspirasi rakyat. Akan tetapi, dalam praktik politik modern, pengambilan keputusan tidak pernah steril dari pengaruh kekuatan ekonomi. Kelompok yang memiliki sumber daya besar cenderung mempunyai akses lebih luas terhadap elite politik, birokrasi, pendanaan politik, dan informasi strategis. Secara formal, semua warga negara memiliki hak politik yang sama. Namun secara substantif, tidak semua warga negara memiliki kapasitas yang sama untuk memengaruhi kebijakan.
Di titik itulah konsep oligarki menjadi relevan. Oligarki bukan sekadar kumpulan orang kaya, melainkan kondisi ketika kekuatan ekonomi memiliki kemampuan besar untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya terhadap negara. Dalam situasi seperti ini, demokrasi tetap berjalan secara prosedural. Pemilu tetap berlangsung, partai politik tetap ada, dan lembaga negara tetap berfungsi. Namun di balik struktur formal itu, terdapat jaringan pengaruh yang relatif stabil. Pemerintah dapat berganti, tetapi orientasi kebijakan sering tetap bergerak dalam orbit yang sama: ramah terhadap akumulasi modal, tetapi tidak cukup radikal dalam membangun transformasi struktural.
Kegagalan Transformasi Nilai Tambah
Jika Indonesia memiliki sumber daya alam besar, populasi besar, dan posisi strategis, mengapa transformasi ekonominya berjalan lambat? Jawaban yang paling sering diajukan adalah korupsi. Tentu, korupsi merupakan persoalan serius. Tetapi korupsi lebih tepat dipahami sebagai gejala daripada penyebab tunggal. Akar masalahnya terletak pada bagaimana prioritas pembangunan ditentukan.
Selama beberapa dekade, ekonomi Indonesia sangat bergantung pada ekspor komoditas. Ketika harga komoditas naik, pertumbuhan ekonomi terdorong. Ketika harga komoditas turun, ekonomi ikut melemah. Pola ini menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya keluar dari ketergantungan terhadap sumber daya mentah. Padahal sejarah negara-negara maju menunjukkan bahwa kemajuan lahir dari transformasi struktural, yaitu pergeseran dari ekonomi berbasis ekstraksi menuju ekonomi berbasis pengetahuan, industri, teknologi, dan inovasi.
Inti dari transformasi itu adalah nilai tambah. Sebuah negara menjadi makmur bukan semata karena memiliki sumber daya, tetapi karena mampu mengolah sumber daya tersebut menjadi produk, teknologi, jasa, dan kapasitas ekonomi yang bernilai lebih tinggi. Nikel mentah memiliki nilai tertentu. Bahan baku baterai memiliki nilai lebih tinggi. Teknologi baterai, penguasaan rantai pasok, dan kapasitas inovasinya memiliki nilai yang jauh lebih besar lagi.
Prinsip yang sama berlaku pada manusia. Tenaga kerja tanpa keterampilan memiliki nilai ekonomi terbatas. Sebaliknya, tenaga kerja yang terdidik, terampil, dan menguasai teknologi memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi. Karena itu, pembangunan sejati bukan sekadar mengekstraksi sumber daya, melainkan membangun kemampuan untuk menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.
Masalahnya, penciptaan nilai tambah adalah proyek jangka panjang. Ia menuntut investasi serius pada pendidikan, riset, industri, dan kelembagaan. Ia tidak selalu menghasilkan keuntungan politik instan. Di sinilah kualitas political will diuji: apakah elite politik memiliki kesabaran sejarah untuk membangun fondasi kemajuan jangka panjang, atau justru lebih tertarik pada proyek-proyek yang cepat terlihat hasilnya secara elektoral.
Krisis Arah Pembangunan
Pada akhirnya, krisis terbesar Indonesia bukanlah krisis anggaran, bukan pula semata krisis ekonomi. Krisis terbesar Indonesia adalah krisis arah pembangunan. Bangsa ini memiliki banyak modal untuk maju, tetapi belum memiliki konsensus yang cukup kuat mengenai tujuan akhir pembangunan itu sendiri.
Kita terlalu sering berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi kurang bertanya untuk siapa pertumbuhan itu diciptakan. Kita terlalu sering berbicara tentang investasi, tetapi kurang kritis menilai apakah investasi itu membangun kapasitas nasional atau sekadar memperbesar aktivitas ekonomi. Kita terlalu sering berbicara tentang proyek, tetapi kurang serius menimbang apakah proyek itu benar-benar meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
Padahal ukuran kesejahteraan tidak bisa berhenti pada statistik makro. Pada Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka Indonesia masih berada di kisaran 4,85 persen, dengan sekitar 7,46 juta orang belum terserap pasar kerja. Angka ini mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis identik dengan tersedianya pekerjaan yang layak dan produktif. Pertumbuhan dapat membesar di tabel, tetapi belum tentu berbuah menjadi rasa aman sosial di rumah-rumah warga.
Di sinilah koreksi mendasar perlu dilakukan. Pembangunan harus kembali menempatkan manusia sebagai tujuan, bukan sekadar alat pertumbuhan. Kekayaan alam seharusnya menjadi sarana untuk membangun kapasitas manusia, bukan semata objek eksploitasi ekonomi. Tambang, mineral, hutan, dan energi harus diterjemahkan menjadi pendidikan yang lebih baik, riset yang lebih kuat, layanan kesehatan yang lebih layak, pekerjaan yang lebih bermartabat, serta industri nasional yang lebih tangguh.
Karena itu, pendidikan dan riset harus ditempatkan di jantung strategi pembangunan. Tidak ada negara yang menjadi kekuatan ekonomi tanpa investasi jangka panjang pada kualitas manusianya. Negara-negara yang berhasil melompat bukanlah negara yang semata kaya sumber daya, melainkan negara yang berhasil menjadikan pengetahuan, disiplin industri, dan inovasi sebagai fondasi peradaban.
Indonesia tidak kekurangan potensi. Yang lebih mendesak adalah keberanian politik untuk menata ulang prioritas pembangunan. Tanpa itu, kekayaan hanya akan berhenti sebagai statistik, sementara kesejahteraan tetap menjadi janji yang terus diulang dari panggung ke panggung.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai Indonesia dari berapa ton nikel yang dimiliki, berapa juta ton batu bara yang diekspor, atau seberapa besar APBN yang dibelanjakan. Sejarah akan menilai Indonesia dari pertanyaan yang jauh lebih sederhana: apakah bangsa ini berhasil mengubah kekayaan yang dimilikinya menjadi kemajuan yang dirasakan oleh rakyatnya?
Di situlah ukuran sesungguhnya dari sebuah negara. Bukan pada banyaknya sumber daya yang dimiliki, melainkan pada kemampuan politik dan moral untuk mengubah kekayaan itu menjadi kesejahteraan, pengetahuan, dan martabat hidup bersama. Indonesia sudah terlalu lama kaya sebagai potensi. Tantangan terbesarnya kini adalah menjadi makmur sebagai kenyataan.
Bio penulis: Penulis merupakan aktivis HMI dan pemerhati isu pembangunan, politik, dan ekonomi politik Indonesia.
