1. Sentralisasi Kebijakan dan Pergeseran Semangat Reformasi
Reformasi 1998 melahirkan otonomi daerah agar pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Menurut Rondinelli (1981), desentralisasi bertujuan mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat sehingga kebijakan menjadi lebih efektif dan responsif.
Namun, dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah pusat semakin dominan dalam menentukan arah pembangunan, mulai dari efisiensi anggaran, program strategis nasional, hingga pelaksanaan program yang seragam di seluruh daerah.
Pertanyaannya, apakah efektivitas pembangunan harus dibayar dengan semakin sempitnya ruang kebijakan daerah?
2. Kalimantan Barat Tidak Bisa Disamakan dengan Daerah Lain
Kalimantan Barat merupakan provinsi perbatasan dengan luas wilayah sekitar 147.307 km² dan berbatasan langsung dengan Malaysia sepanjang hampir 1.000 km. Tantangan pembangunan di Kalimantan Barat tentu berbeda dengan daerah perkotaan di Pulau Jawa.
Masalah konektivitas, pembangunan kawasan perbatasan, distribusi logistik, dan pemerataan pelayanan publik membutuhkan kebijakan yang lebih fleksibel. Kebijakan yang terlalu seragam berisiko melahirkan policy mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah.
3. Daerah Penyumbang Negara, Tetapi Belum Menikmati Hasil Pembangunan Secara Adil
Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah penghasil komoditas strategis nasional, seperti kelapa sawit, bauksit, alumina, dan sektor pertambangan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan smelter juga berkembang pesat dan berkontribusi terhadap penerimaan negara.
Namun, di sisi lain, ketimpangan pembangunan masih sangat terasa. Masih terdapat persoalan infrastruktur dasar, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan konektivitas antarwilayah yang belum merata.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas distribusi Dana Bagi Hasil (DBH). Daerah yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara seharusnya juga memperoleh ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat pembangunan daerahnya.
Prinsip keadilan fiskal harus menjadi perhatian pemerintah pusat agar daerah tidak hanya menjadi objek eksploitasi sumber daya, tetapi juga menjadi subjek pembangunan.
4. MBG dan KDMP Jangan Hanya Mengejar Target Nasional
BADKO HMI Kalimantan Barat memandang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memiliki tujuan yang baik. Namun, keberhasilan program tidak diukur dari banyaknya target yang tercapai, melainkan dari sejauh mana program tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.
Di Kalimantan Barat, tantangan distribusi pangan, akses wilayah pedalaman, dan kapasitas kelembagaan desa berbeda dengan daerah lain. Karena itu, pelaksanaan program tidak boleh menggunakan pendekatan yang terlalu sentralistik.
Program nasional harus adaptif terhadap kondisi daerah, bukan memaksa daerah menyesuaikan diri terhadap target nasional.
5. Menguatnya Peran TNI dan Polri dalam Ruang Sipil Perlu Dikawal
Reformasi juga melahirkan prinsip supremasi sipil, yaitu menempatkan institusi sipil sebagai aktor utama dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
Keterlibatan TNI dan Polri dalam berbagai program pemerintah memang bertujuan mempercepat pelaksanaan kebijakan. Namun, kondisi ini perlu dikawal agar tidak mengurangi kapasitas pemerintah daerah dan institusi sipil dalam menjalankan fungsinya.
Pembangunan yang berkelanjutan harus bertumpu pada penguatan birokrasi sipil, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat.
6. Otonomi Daerah Harus Diberi Ruang
BADKO HMI Kalimantan Barat memandang bahwa pemerintah pusat perlu memperkuat koordinasi tanpa mengurangi kemandirian daerah.
Daerah bukan sekadar pelaksana kebijakan, tetapi mitra strategis negara yang paling memahami persoalan masyarakatnya.
Indonesia terlalu beragam untuk dikelola dengan pendekatan yang seragam. Otonomi daerah harus dikembalikan pada semangat awalnya, yaitu menghadirkan pembangunan yang lebih adil, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
8. RDP DPR RI Menunjukkan Daerah Sedang Menghadapi Tekanan
Belum lama ini, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI yang membahas dana transfer daerah, tata kelola pemerintahan, dan persoalan kepegawaian daerah. Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi akibat terbatasnya kapasitas fiskal daerah.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan otonomi daerah bukan sekadar isu politik, melainkan persoalan tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
Quote
“Ketika daerah menyumbang sumber daya, tetapi tidak diberi ruang menentukan masa depannya sendiri, maka yang melemah bukan hanya otonomi daerah, melainkan keadilan pembangunan itu sendiri.”
