PONTIANAK, BERITABORNEO.CO.ID -Bukan cuma sekadar tontonan, film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” justru mencuatkan suara yang sering tak terdengar. Di kalangan mahasiswa aktivis, diskusi soalnya merebak sejak kemunculannya. Tak lama setelah itu, para akademisi mulai ikut menyoroti isi dokumenter tersebut.
Masyarakat sipil pun turut merespons dengan berbagai tanggapan. Bahkan di jagad media sosial, percakapannya menyebar luas tanpa perlu dipaksakan. Dibuat oleh Dandhy Laksono bersama tim dari Watchdoc, karyanya menyentuh persoalan tanah adat yang tak selalu nampak. Isu lingkungan hidup juga dibawa ke permukaan lewat narasi yang mengalir alami. Pembangunan di Papua ditampilkan bukan sebagai pencapaian semata. Yang paling membekas, pendekatan film ini membuat banyak orang kembali bertanya – siapa sesungguhnya yang diuntungkan?
Film ini tidak cuma soal tradisi pesta babi, kata Syaiful, instruktur HMI Kalbar. Ia bilang, judulnya menyimpan arti lain yang terkait hidup orang-orang adat di Papua. Maknanya merujuk pada pergumulan sosial yang mereka alami sehari-hari. Bukan hanya tontonan biasa, melainkan cermin dari kondisi nyata.
“Film ini berbicara tentang perjuangan masyarakat adat mempertahankan tanah leluhur, dampak pembukaan hutan besar-besaran, konflik agraria, hingga kritik terhadap praktik yang dianggap sebagai bentuk kolonialisme modern,” ujarnya saat dihubungi, Senin (26/05/2026).
Di sana, layar menyusuri tempat-tempat di Papua Selatan – Merauke, Boven Digoel, sampai Mappi. Suku-suku seperti Marind, Awyu, Yei, juga Muyu tampak dalam tayangan, hidup mereka berubah pelan-pelan karena proyek besar pemerintah mulai hadir. Hutan dibuka lebar, industri merambat masuk, bersamaan dengan itu cara hidup lama ikut tergeser sedikit demi sedikit.
Bukan cuma sekadar tontonan, kata Syaiful, film itu memicu obrolan panjang di kampus-kampus. Di tengah forum mahasiswa mulai bergulir perbincangan soalnya. Komunitas intelektual ikut meramaikan, sebab temanya nyambung dengan isu hidup orang kecil. Ada soal alam yang rusak, tanah adat yang terampas, juga ruang bicara yang sempit. Tak heran jika banyak yang merasa ini bukan cerita biasa.
“Sebagian kalangan memandang film ini sebagai kritik sosial sekaligus suara masyarakat kecil yang selama ini jarang mendapat perhatian,” katanya.
Bukan soal setuju atau tidak, katanya, tapi bagaimana cara melihat film dokumen dengan kepala dingin. Ia bilang, ruang diskusi muncul bukan karena semua orang sepakat, justru karena ada beda pendapat yang dihadirkan lewat layar. Baginya, belajar dari karya dokumenter itu seperti membuka jendela baru – tidak harus masuk ke dalamnya, cukup lihat apa yang terjadi di luar sana.
“Film dokumenter pada dasarnya hadir untuk membuka ruang dialog, menumbuhkan kepedulian sosial, serta mengajak masyarakat berpikir mengenai keadilan, lingkungan, kemanusiaan, dan masa depan bangsa,” ujarnya.
Bukan untuk memisahkan, tetapi acara menonton bersama lalu berbicara bersama justru dianggap ruang belajar, saling paham soal isu sosial, serta bertukar pikiran dengan cara tenang dan didasarkan pada penelitian.
