KUBU RAYA – Audiensi antara Pemuda Peduli Desa (PPD) Kubu Padi, dengan Pemerintah Desa Kubu Padi, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, digelar pada Kamis (22/5/2025). Dalam kegiatan tersebut ada dua agenda yaitu penyampaian program desa selama tiga tahun terakhir dan dilanjutkan penyampaian gagasan yang dibawa Pemuda Peduli Desa delapan gagasan yang disampaikan yaitu:
1. Infrastruktur
2. Konsep kemanfaatan speedboat
3. Keterbukaan public
4. Pelayanan Kesehatan
5. Karang taruna harus dihidupkan
6. BUMDES harus dihidupkan
7. Mengatur dan menjaga infrastruktur (
8. Munculkan Kaderisasi
(Beasiswa) anak desa kubu padi
9. Jam Operasional kantor Desa harus dihidupkan sebagai tempat pelayan yang selalu siap melayani masyarakat
10. Maksimalisasi Wifi Desa
11. Maksimalisasi Tower jaringan
12. Bangun relasi realisasi CSR BPK Terhadap akses jalan kubupadi
Fauzi mengutarakan 12 gagasan diatas niatan awal akan disampaikan kepada kepala desa secara langsung namun sangat disayangkan pak Haji Usman Sebagai kepala desa tidak ada ditempat.
Koordinator PPD, Fauzi, S.Sos, menyayangkan ketidak hadiran kepala desa, terutama karena audiensi ini bertujuan untuk mendiskusikan program kerja kepala desa selama tiga tahun pasca covid 19 yaitu 2022–2024.
“Pemaparan program kerja kepala desa dinilai kurang efektif, sehingga menurut para pemuda harus ada memaksimalkan peran untuk kemajuan desa kubu padi .
Menurutnya, keberadaan PPD merupakan bentuk inisiatif anak muda untuk mengawal kinerja pemerintahan desa secara kritis namun konstruktif. Tujuannya adalah untuk mendorong perbaikan di berbagai sektor seperti infrastruktur, kesehatan, dan keterbukaan informasi publik.
Audiensi tetap berlangsung secara terbuka antara perwakilan PPD dan staf desa. Dalam dialog tersebut, PPD meminta agar pihak desa lebih transparan, terutama terkait penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan program-program yang belum terealisasi.
“Kami minta keterbukaan penuh, terutama soal anggaran dan program yang belum dijalankan. Jika ada temuan yang berdampak negatif bagi masyarakat, kami tidak segan untuk melaporkannya ke inspektorat atau aparat penegak hukum,” tegas Fauzi.
Ia juga mengatakan pemuda peduli Desa merujuk pada Undang Dasar 1945 (Amandemen) Pasal 28F.
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” Tambahnya.
Fauzi juga mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 68 bahwasanya Masyarakat berhak memperoleh informasi dan mengawasi pemerintah Desa.
Pasal 68 ayat (1) huruf c dan d : Masyarakat desa berhak memperoleh informasi dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.
PPD berharap ke depan pemerintah desa lebih siap, terbuka, dan bersedia berdialog langsung dengan masyarakat, terutama kalangan pemuda yang peduli terhadap pembangunan desanya.
