Opini – Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu institusi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai pengawal konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Besarnya kewenangan tersebut menuntut hakim konstitusi untuk bekerja secara independen, objektif, dan bebas dari intervensi politik.
Namun, independensi hakim konstitusi tidak hanya ditentukan oleh sikap hakim ketika menjalankan tugasnya. Independensi juga sangat dipengaruhi oleh proses rekrutmen yang mengantarkan seseorang menduduki jabatan tersebut. Ketika proses rekrutmen berlangsung secara tertutup, minim partisipasi publik, dan sarat kepentingan politik, muncul kekhawatiran bahwa hakim yang terpilih memiliki beban politik atau hubungan tertentu dengan pihak yang mengusulkannya.
Rekrutmen Hakim Konstitusi dan Persoalan Kepentingan Politik
Berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, dengan masing-masing tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga orang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang diajukan oleh Presiden. Desain ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antarcabang kekuasaan negara.
Akan tetapi, komposisi tersebut juga memiliki potensi persoalan. Keterlibatan DPR dan Presiden dalam proses pengajuan hakim konstitusi membuka ruang bagi kepentingan politik untuk memengaruhi proses seleksi. Hakim yang dipilih atau diajukan oleh lembaga politik dapat dipersepsikan memiliki kedekatan dengan kekuatan politik tertentu. Persepsi tersebut berbahaya karena legitimasi MK sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap netralitas dan imparsialitasnya.
Persoalan bukan semata-mata terletak pada siapa yang mengajukan calon hakim, melainkan pada bagaimana proses tersebut dilaksanakan. Apabila seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi, keterlibatan lembaga politik masih dapat dikontrol. Sebaliknya, apabila prosesnya tertutup dan tidak disertai penjelasan yang memadai mengenai dasar pemilihan, maka publik berhak mencurigai adanya transaksi politik atau pertimbangan nonyuridis.
Dalam konteks negara hukum demokratis, proses pengisian jabatan publik tidak boleh hanya mengutamakan kepentingan institusi pengusul. Proses tersebut harus mengutamakan kepentingan konstitusi dan masyarakat. Hakim konstitusi bukanlah representasi partai politik, pemerintah, atau lembaga tertentu. Setelah diangkat, hakim konstitusi harus berdiri sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara.
Independensi Hakim Tidak Cukup Dipahami Secara Formal
Independensi peradilan sering kali dipahami sebatas ketiadaan campur tangan langsung terhadap hakim. Padahal, independensi memiliki dimensi yang lebih luas. Independensi mencakup independensi kelembagaan, independensi personal, independensi dalam pengambilan keputusan, serta independensi dari tekanan politik dan ekonomi.
Secara formal, hakim konstitusi memang memiliki masa jabatan, mekanisme pemberhentian, dan larangan rangkap jabatan tertentu. Namun, jaminan formal tersebut belum tentu menjamin independensi secara nyata. Seorang hakim dapat saja secara hukum bebas mengambil putusan, tetapi secara psikologis atau politis merasa memiliki kewajiban moral kepada pihak yang mengusulkannya.
Di sinilah pentingnya menjaga jarak antara hakim konstitusi dan kekuatan politik. Hubungan profesional atau pengalaman dalam pemerintahan dan politik tidak serta-merta membuat seseorang tidak layak menjadi hakim konstitusi. Akan tetapi, calon hakim harus diuji secara ketat mengenai rekam jejak, potensi konflik kepentingan, keberpihakan politik, serta kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan hukum dan konstitusi.
Independensi juga harus tampak dalam pertimbangan hukum dan putusan MK. Putusan yang baik bukan hanya putusan yang benar secara hukum, melainkan juga putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Pertimbangan hakim harus jelas, konsisten, dan menunjukkan bahwa perkara diputus berdasarkan norma konstitusi, bukan berdasarkan kepentingan penguasa atau kelompok tertentu.
Potensi Konflik Kepentingan
Kekhawatiran terhadap independensi hakim semakin besar ketika calon hakim memiliki hubungan dekat dengan lembaga atau aktor politik yang sedang berkepentingan terhadap perkara di MK. Misalnya, seorang calon pernah menjadi pejabat politik, penasihat hukum partai, anggota tim pemenangan, atau memiliki hubungan profesional yang erat dengan pihak tertentu.
Pengalaman tersebut tidak otomatis menghilangkan kualifikasi seseorang. Namun, proses seleksi harus mampu mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik kepentingan. Calon hakim perlu diwajibkan mengungkapkan riwayat pekerjaan, afiliasi politik, hubungan profesional, kepemilikan aset, serta perkara-perkara yang pernah ditangani. Keterbukaan ini penting agar publik dan lembaga pengusul dapat menilai kelayakan calon secara objektif.
Selain itu, diperlukan mekanisme pengunduran diri dari pemeriksaan perkara apabila hakim memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan para pihak. Mekanisme ini dikenal sebagai prinsip recusal dan merupakan bagian penting dari etika peradilan. Walaupun seorang hakim merasa mampu bersikap netral, kondisi yang menimbulkan konflik kepentingan tetap dapat merusak kepercayaan publik terhadap putusan.
Peran Publik dan Masyarakat Sipil
Proses rekrutmen hakim konstitusi seharusnya tidak menjadi urusan internal lembaga pengusul semata. Publik memiliki kepentingan langsung karena putusan MK dapat memengaruhi hak konstitusional warga negara, sistem pemilu, kebijakan pemerintah, serta keberlangsungan demokrasi.
Karena itu, keterlibatan publik perlu diperkuat melalui beberapa cara. Pertama, proses seleksi harus diumumkan secara terbuka, termasuk jadwal, persyaratan, tahapan, dan kriteria penilaian. Kedua, masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan atau keberatan terhadap calon. Ketiga, uji kelayakan dan kepatutan harus disiarkan kepada publik dan dilakukan dengan pertanyaan substantif, bukan sekadar formalitas. Keempat, lembaga pengusul wajib memberikan alasan yang rasional dan terukur mengenai calon yang dipilih.
Partisipasi publik bukan berarti masyarakat dapat menentukan langsung siapa yang menjadi hakim konstitusi. Partisipasi publik berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mencegah proses seleksi berlangsung secara tertutup. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dapat memperkuat legitimasi calon terpilih sekaligus mengurangi potensi terjadinya kompromi politik.
Perlunya Reformasi Sistem Rekrutmen
Untuk memperkuat independensi hakim konstitusi, reformasi proses rekrutmen merupakan kebutuhan yang mendesak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.
Pertama, menetapkan standar seleksi yang seragam dan berbasis kompetensi. Standar tersebut harus mencakup integritas, penguasaan hukum tata negara, pengalaman profesional, kemampuan menulis putusan, independensi, serta pemahaman mengenai hak asasi manusia.
Kedua, membentuk panitia seleksi yang independen dan memiliki rekam jejak yang kredibel. Panitia seleksi tidak boleh didominasi oleh kepentingan lembaga pengusul maupun kelompok politik tertentu. Anggotanya harus berasal dari unsur yang memiliki kompetensi dan integritas, seperti akademisi hukum, praktisi, mantan hakim, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat sipil.
Ketiga, memperkuat mekanisme uji publik. Uji publik harus menggali pandangan calon mengenai isu-isu konstitusional, independensi kekuasaan kehakiman, pembatasan kekuasaan, hak asasi manusia, serta hubungan antara hukum dan politik. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai kualitas pemikiran dan orientasi konstitusional calon hakim.
Keempat, memperjelas aturan mengenai konflik kepentingan. Calon hakim harus menyampaikan laporan kepentingan dan rekam jejak secara terbuka. Setelah menjabat, hakim juga perlu memiliki pedoman yang jelas mengenai pemeriksaan perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Kelima, meningkatkan akuntabilitas lembaga pengusul. DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung harus dapat menjelaskan proses serta alasan pengajuan calon hakim. Kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim tidak boleh ditafsirkan sebagai kewenangan tanpa kontrol publik.
Independensi hakim Mahkamah Konstitusi merupakan syarat utama bagi tegaknya negara hukum dan demokrasi konstitusional. Independensi tersebut tidak dapat dibangun hanya melalui sumpah jabatan atau aturan mengenai larangan intervensi. Independensi harus dimulai sejak proses rekrutmen.
Ronny Prayoga
Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak
