Pontianak – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pontianak, Aby Raihan, menyoroti dugaan intimidasi terhadap Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Pontianak, Muhammad Sher Khan, setelah IMM menyuarakan tuntutan transparansi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.
Sher Khan mengaku menerima panggilan telepon dan pesan bernada ancaman dari sejumlah nomor setelah IMM menyampaikan kritik terkait anggaran penanganan karhutla yang disebut mencapai Rp60 miliar. Peristiwa tersebut memunculkan perhatian terhadap perlindungan kebebasan berpendapat, khususnya bagi mahasiswa dan aktivis yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Aby menilai, kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Aspirasi yang menyangkut kepentingan masyarakat semestinya ditanggapi melalui dialog dan keterbukaan informasi, bukan tekanan atau ancaman.
“Kritik terhadap kebijakan pemerintah bukanlah tindakan permusuhan. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jangan sampai orang yang menyuarakan kepentingan masyarakat justru berhadapan dengan intimidasi. Jika dugaan ini terbukti, harus ada tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Aby Raihan.
Menurut Aby, persoalan ini bukan hanya menyangkut individu yang diduga mengalami intimidasi, tetapi juga menyangkut ruang demokrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran penanganan karhutla. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran publik dialokasikan, digunakan, dan sejauh mana pelaksanaannya memberikan hasil nyata dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
“Pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan berani mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik. Yang dibutuhkan masyarakat adalah penjelasan yang transparan, bukan tekanan terhadap pihak yang mempertanyakan kebijakan. Demokrasi tidak boleh berhenti hanya karena ada orang yang berani bersuara,” tegas Aby.
Dugaan intimidasi terhadap Sher Khan perlu ditelusuri secara objektif. Identitas pengirim pesan dan dugaan keterkaitannya dengan pihak tertentu harus diverifikasi berdasarkan bukti agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berpendapat dan transparansi anggaran merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan. Kritik mahasiswa semestinya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan publik, bukan alasan untuk membatasi partisipasi masyarakat.
