KETAPANG — Aliansi Cipayung Plus dan Pemuda Kabupaten Ketapang menyampaikan pernyataan sikap kepada DPRD Kabupaten Ketapang pada Rabu, 14 Oktober 2026. Mereka mendesak DPRD agar mengambil langkah konkret dalam menyikapi persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU, serta dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kabupaten Ketapang.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menilai persoalan kelangkaan BBM dan karhutla membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan lembaga legislatif. DPRD Kabupaten Ketapang diminta menjalankan fungsi pengawasan secara tegas terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan Jobber Ketapang.
Aliansi juga mendesak DPRD Kabupaten Ketapang untuk segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan melibatkan pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan mengenai penyebab kelangkaan BBM, distribusi, serta langkah konkret dalam mengatasi antrean panjang di SPBU.
Selain itu, DPRD diminta mengawal usulan penambahan kuota BBM untuk Kabupaten Ketapang kepada Pertamina agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara memadai. Aliansi menegaskan bahwa persoalan distribusi dan ketersediaan BBM harus ditangani secara serius, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Desak Evaluasi Pimpinan Jobber Ketapang
Tidak hanya menyoroti persoalan kelangkaan BBM, Aliansi Cipayung Plus dan Pemuda Ketapang juga mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan kinerja Jobber Ketapang. Mereka meminta agar pimpinan Jobber Ketapang dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila hasil pemeriksaan menemukan kelalaian atau kegagalan dalam menjalankan tugas.
Tuntutan tersebut, menurut aliansi, perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan berdasarkan bukti. DPRD Kabupaten Ketapang didorong menggunakan kewenangan pengawasannya untuk meminta penjelasan dari pihak terkait serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas.
Minta Pengawasan Anggaran Karhutla
Terkait karhutla, aliansi mendesak DPRD Kabupaten Ketapang melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanggulangan bencana. Pengawasan diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Aliansi juga meminta pemerintah daerah meningkatkan langkah pencegahan dan penanganan karhutla, termasuk perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap.
Melalui pernyataan sikap tersebut, Aliansi Cipayung Plus dan Pemuda Kabupaten Ketapang berharap DPRD tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga memberikan tindak lanjut yang terukur melalui agenda pembahasan resmi, pengawasan terhadap pihak terkait, serta penyampaian hasil tindak lanjut kepada masyarakat.
Aliansi menegaskan bahwa penyampaian aspirasi ini merupakan bagian dari kontrol sosial pemuda terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan penanganan persoalan daerah. Mereka berharap langkah konkret segera diambil agar persoalan BBM dan karhutla tidak terus membebani masyarakat Kabupaten Ketapang.
Ketapang, 14 Oktober 2026
Aliansi Cipayung Plus dan Pemuda Kabupaten Ketapang.
