Jakarta, beritaborneo.co.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyampaikan delapan tuntutan dalam aksi demonstrasi yang digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kebijakan ekonomi, agraria, pemerintahan daerah, penanganan bencana, hingga keterlibatan TNI dan Polri di ruang sipil.
Berikut delapan tuntutan yang disampaikan BEM UI:
Menghentikan apa yang disebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyat sendiri.
Menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Mewujudkan reforma agraria sejati.
Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Melakukan evaluasi total terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menghentikan pemusatan kekuasaan, membatalkan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
Menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana.
Menghentikan perluasan peran TNI dan Polri dalam ruang sipil serta membubarkan Yonif Teritorial Pembangunan (YON-TP).
Delapan tuntutan tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang disuarakan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di Jakarta Pusat. BEM UI menilai sejumlah persoalan kebijakan pemerintah perlu mendapat evaluasi dan perhatian serius.
