Istilah demonstrasi memiliki sejarah panjang dan makna yang berkembang seiring perubahan zaman. Secara etimologis, kata demonstrasi berasal dari bahasa Latin demonstrare, yang berarti menunjukkan atau mengungkapkan sesuatu secara jelas.
Dalam konteks kehidupan demokrasi, demonstrasi atau unjuk rasa merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama.
Aksi tersebut umumnya menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun penolakan terhadap kebijakan tertentu.
Di Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Hal tersebut dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Pakar Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Prof. Lauddin Marsuni, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara. Namun, menurutnya, pelaksanaan aksi tetap memiliki batasan hukum.
“Demo itu hak warga negara, tetapi memblokade jalan umum bukan bagian dari hak yang dilindungi undang-undang,” ujar Prof. Lauddin, dikutip dari detik.com, Kamis (27/8/2026).
Memiliki Akar Sejarah Panjang
Demonstrasi di Indonesia bukan fenomena yang muncul secara tiba-tiba. Gerakan penyampaian aspirasi telah memiliki akar panjang dalam sejarah perjuangan bangsa.
Pada awal abad ke-20, kaum terpelajar mulai membentuk organisasi modern yang mendorong tumbuhnya kesadaran kebangsaan. Salah satunya adalah Boedi Oetomo, yang berdiri pada 1908.
Organisasi tersebut menjadi salah satu tonggak penting kebangkitan nasional. Perkembangan organisasi pergerakan kemudian melahirkan ruang diskusi mengenai pendidikan, sosial, politik, hingga gagasan mengenai kemerdekaan Indonesia.
Memasuki masa Reformasi setelah berakhirnya rezim Orde Baru pada 1998, ruang kebebasan sipil mengalami perubahan besar.
Kebebasan menyampaikan pendapat dan berorganisasi semakin terbuka, sehingga demonstrasi menjadi salah satu instrumen penting masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Isu yang dibawa dalam demonstrasi pun semakin beragam. Mulai dari persoalan upah dan kesejahteraan buruh, lingkungan hidup, kebijakan pemerintah, hingga penolakan terhadap rancangan undang-undang yang dinilai kontroversial.
Pada akhirnya, demonstrasi tidak hanya dapat dipandang sebagai aktivitas berkumpul dan menyampaikan tuntutan. Ia merupakan bagian dari dinamika kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat.
Namun, kebebasan tersebut berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Penyampaian aspirasi merupakan hak yang dijamin konstitusi, tetapi pelaksanaannya tetap harus menghormati hak masyarakat lainnya serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Demonstrasi dengan demikian menjadi salah satu cermin perjalanan demokrasi Indonesia – sebuah ruang tempat suara masyarakat bertemu dengan kebijakan negara, sekaligus menjadi bagian dari proses panjang perjuangan rakyat dalam mendorong perubahan.
Aksi demo yang akan digelar pada 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
