KETAPANG – Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus, BEM, dan elemen pemuda se-Kabupaten Ketapang meminta Pemerintah Kabupaten Ketapang mengambil langkah konkret dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), serta mitigasi bencana. Tuntutan tersebut disampaikan dalam audiensi di Kantor Bupati Ketapang, Rabu (14/10/2026).
Ketua Umum PC PMII Ketapang, Firmansyah, mengatakan audiensi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa dan pemuda untuk meminta penjelasan mengenai kebijakan serta tindakan nyata pemerintah daerah dalam merespons berbagai persoalan yang berdampak terhadap masyarakat.
“Audiensi ini membahas langkah-langkah konkret yang akan diambil Pemerintah Daerah dalam menyikapi persoalan karhutla, kelangkaan BBM, dan mitigasi bencana. Kami ingin ada kejelasan mengenai langkah penanganan serta tindak lanjut yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Firmansyah.
Dalam dokumen pernyataan sikap aliansi, terdapat enam tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Pertama, meminta penjelasan mengenai langkah dan kewenangan pemerintah eksekutif dalam mengatasi kelangkaan BBM dan antrean panjang di Kabupaten Ketapang. Kedua, mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyikapi persoalan tersebut.
Ketiga, meminta pembaruan informasi secara berkala mengenai persebaran hotspot dan titik api sebagai bentuk transparansi publik. Keempat, mendesak pemerintah daerah menjelaskan perkembangan proses dan rencana penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp20 miliar untuk penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang.
Kelima, meminta kepastian sekaligus jaminan pemeriksaan kesehatan bagi para petugas pemadam api, baik dari unsur pemerintah maupun swasta. Keenam, mendorong pemerintah daerah melakukan mitigasi sejak dini terhadap ancaman karhutla dan persoalan kelangkaan BBM.
Menurut mahasiswa dan pemuda, penanganan karhutla harus dilakukan secara terencana melalui pencegahan, pemantauan titik api, kesiapan personel dan peralatan, hingga perlindungan kesehatan petugas yang terlibat dalam pemadaman.
Keterbukaan informasi mengenai perkembangan titik api dan penggunaan anggaran penanganan karhutla juga dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui situasi terkini serta langkah yang telah dilakukan pemerintah.
Melalui audiensi tersebut, aliansi berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan yang terbuka dan menindaklanjuti setiap tuntutan sesuai kewenangannya. Mereka menekankan bahwa mitigasi dini, kesiapsiagaan, dan koordinasi lintas sektor merupakan bagian penting dalam upaya menangani karhutla dan persoalan BBM secara berkelanjutan.
