KETAPANG – Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus, BEM, dan elemen pemuda se-Kabupaten Ketapang mendesak DPRD Kabupaten Ketapang memperkuat fungsi pengawasan terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Desakan tersebut disampaikan melalui aksi damai di DPRD Kabupaten Ketapang, Rabu (14/10/2026).
Dalam penyampaian aspirasi tersebut, mahasiswa dan pemuda meminta DPRD tidak hanya merespons keluhan masyarakat, tetapi juga menindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan, termasuk menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pihak-pihak terkait.
Sekretaris PC PMII Ketapang, Amar Ad-Dzurori, menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam mengawal persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait kelangkaan BBM dan penanganan karhutla.
“Kami meminta DPRD Ketapang menjalankan fungsi pengawasan secara tegas terhadap persoalan karhutla dan kelangkaan BBM. Kami juga mendorong agar persoalan ini dibahas secara serius bersama pihak-pihak terkait, sehingga ada kejelasan mengenai langkah penyelesaian dan tanggung jawab masing-masing pihak,” tegas Amar.
Dalam dokumen pernyataan sikap yang disampaikan kepada DPRD, terdapat enam tuntutan utama. Pertama, meminta DPRD lebih peka terhadap kondisi yang terjadi di Kabupaten Ketapang, terutama persoalan karhutla dan antrean panjang BBM.
Kedua, mendesak DPRD mengambil langkah konkret dalam menyikapi kelangkaan BBM yang mengakibatkan antrean panjang di sejumlah SPBU. Ketiga, meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara tegas terhadap Pertamina dan Jober Ketapang.
Keempat, mendesak DPRD menjadwalkan RDPU bersama pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan kelangkaan BBM.
Kelima, meminta DPRD memastikan pengawalan terhadap usulan penambahan kuota BBM di Kabupaten Ketapang kepada Pertamina.
Keenam, mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran penanggulangan bencana karhutla agar penggunaannya transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut mahasiswa dan pemuda, RDPU dapat menjadi ruang untuk mempertemukan DPRD, pemerintah daerah, Pertamina, Jober Ketapang, dan pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan mengenai kondisi pasokan BBM, kendala distribusi, serta langkah yang diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Selain pengawasan distribusi BBM, pengawalan anggaran penanggulangan karhutla juga menjadi perhatian. Aliansi menilai pengawasan diperlukan untuk memastikan anggaran penanganan bencana dikelola sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa dan pemuda berharap DPRD Kabupaten Ketapang menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui langkah kelembagaan yang konkret. Mereka menilai pembahasan bersama pihak terkait dan pengawasan yang berkelanjutan diperlukan agar persoalan yang dikeluhkan masyarakat memperoleh penyelesaian yang jelas.
